Home Korupsi KPK Bakal Usut Ulang Kasus Korupsi Dana Bansos NTT Rp 15,5 Miliar

KPK Bakal Usut Ulang Kasus Korupsi Dana Bansos NTT Rp 15,5 Miliar

520
0
SHARE

Kupang, Sebelas Maret.com – Lembaga Anti Rasuah Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan kembali mengungkap dan menelusuri kembali kasus Dugaan penyelewengan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2010.

Kasus senilai Rp 15,5 miliar tersebut, sudah kurang lebih 10 tahun mandek di Kejaksaan Tinggi NTT. Bahkan kasus dugaan korupsi ini, telah dihentikan proses penyelidikannya sebelum naik status penyidikan. Namun KPK akan kembali mempelajari atau bongkar ulang data, dokumen, dan informasi untuk mengungkap dugaan aliran gelap dana Bansos tersebut.

“Kita akan teliti kembali kasus dana Bansos itu dan bisa dibuka penyelidikan lagi,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, seperti yang dilansir dari media kumparan.com, di sela-sela Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kamis (21/3) kemarin.

Kata Saut, kasus tersebut telah ditangani sebelumnya oleh aparat penyidik Kejaksaan Tinggi NTT, sehingga akan diteliti kembali sebelum kasus tersebut dibuka kembali untuk dilakukan penyelidikan oleh KPK.

“Kasus ini sudah ditangani sebelumnya. Jadi kita perlu lihat lagi untuk dibuka kembali,” kata Saut.

Berdasarkan data yang dihimpun Balleo News, Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT telah menyatakan kasus dugaan penyelewengan Dana Bansos 2010, tidak memenuhi unsur pidana. Selain itu telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) terhadap kasus tersebut.

Sebelumnya diberitakan media fajartimor.com dengan Judul ‘Dana Bansos Mengalir juga ke 55 Anggota DPRD?’

Upaya memberangus dana bansos seakan rapih disembunyikan Pemprov. 55 anggota DPRD NTT periode 2009-2014 diduga kuat ikut keciprat aliran dana bansos tersebut.

Informasi data yang didapat menyebutkan, sebesar Rp 17, 4 miliar (Rp 17.400.000.000), disebutkan sebagai Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang juga merupakan bantuan biaya penunjang kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan.

Dalam perjalanannya pada periode Oktober-Desember tahun 2010 dari sebesar Rp 17, 4 miliar tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 6.679.035.400.00.

Hal lainnya, 55 anggota DPRD Provinsi NTT saat itu mendapat aliran dana bantuan biaya penunjang kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan yang didapat dari pemerintah provinsi dalam rangka bantuan kemasyarakatan sebesar Rp 1.420.000.000.

Selain itu ada juga pencairan dana bansos dengan nomen klatur Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 4.086.500.000 yang dikeluarkan dari Bendahara Biro Keuangan dan diberikan kepada pihak internal eksekutif provinsi Nusa Tenggara Timur.

Belakangan juga terkuak ada transaksi mencurigakan yang bersumber dari dana bansos sebesar Rp 2.666.500.000.
Dititik ini demi pengungkapan kasusnya, menurut pendapat Ketua Kompak NTT, cara yang bisa dilakukan yakni meminta pertanggungjawab Banggar juga 55 anggota DPRD.

“Kasus ini hanya bisa terbuka dan tuntas penyelesaiannya jika 55 anggota DPRD NTT periode 2009-2014 wajib diambil keterangannya oleh KPK RI, termasuk yang paling penting adalah Ketua Banggar saat itu, minus yang sudah almarhum”, tandas Gabriel.

Jubir KPK RI yang terus dihubungi fajartimor melalui telepon genggamnya hingga berita ini diturunkan masi belum bisa tersambung.

Adapun nama-nama Anggota DPRD NTT periode 2009-2014 yang diduga kuat keciprat Dana Bansos tahun 2010 antara lain :

KPK Bakal Usut Ulang Kasus Korupsi Dana Bansos NTT Rp 15,5 Miliar

Kupang, Sebelas Maret.com – Lembaga Anti Rasuah Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan kembali mengungkap dan menelusuri kembali kasus Dugaan penyelewengan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2010.

Kasus senilai Rp 15,5 miliar tersebut, sudah kurang lebih 10 tahun mandek di Kejaksaan Tinggi NTT. Bahkan kasus dugaan korupsi ini, telah dihentikan proses penyelidikannya sebelum naik status penyidikan. Namun KPK akan kembali mempelajari atau bongkar ulang data, dokumen, dan informasi untuk mengungkap dugaan aliran gelap dana Bansos tersebut.

“Kita akan teliti kembali kasus dana Bansos itu dan bisa dibuka penyelidikan lagi,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, seperti yang dilansir dari media kumparan.com, di sela-sela Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kamis (21/3) kemarin.

Kata Saut, kasus tersebut telah ditangani sebelumnya oleh aparat penyidik Kejaksaan Tinggi NTT, sehingga akan diteliti kembali sebelum kasus tersebut dibuka kembali untuk dilakukan penyelidikan oleh KPK.

“Kasus ini sudah ditangani sebelumnya. Jadi kita perlu lihat lagi untuk dibuka kembali,” kata Saut.

Berdasarkan data yang dihimpun Balleo News, Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT telah menyatakan kasus dugaan penyelewengan Dana Bansos 2010, tidak memenuhi unsur pidana. Selain itu telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) terhadap kasus tersebut.

Sebelumnya dineritakan media fajartimor dengan Judul ‘Dana Bansos Mengalir juga ke 55 Anggota DPRD?’

Upaya memberangus dana bansos seakan rapih disembunyikan Pemprov. 55 anggota DPRD NTT periode 2009-2014 diduga kuat ikut keciprat aliran dana bansos tersebut.

Informasi data yang didapat menyebutkan, sebesar Rp 17, 4 miliar (Rp 17.400.000.000), disebutkan sebagai Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang juga merupakan bantuan biaya penunjang kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan.

Dalam perjalanannya pada periode Oktober-Desember tahun 2010 dari sebesar Rp 17, 4 miliar tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 6.679.035.400.00.

Hal lainnya, 55 anggota DPRD Provinsi NTT saat itu mendapat aliran dana bantuan biaya penunjang kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan yang didapat dari pemerintah provinsi dalam rangka bantuan kemasyarakatan sebesar Rp 1.420.000.000.

Selain itu ada juga pencairan dana bansos dengan nomen klatur Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 4.086.500.000 yang dikeluarkan dari Bendahara Biro Keuangan dan diberikan kepada pihak internal eksekutif provinsi Nusa Tenggara Timur.

Belakangan juga terkuak ada transaksi mencurigakan yang bersumber dari dana bansos sebesar Rp 2.666.500.000.
Dititik ini demi pengungkapan kasusnya, menurut pendapat Ketua Kompak NTT, cara yang bisa dilakukan yakni meminta pertanggungjawab Banggar juga 55 anggota DPRD.

“Kasus ini hanya bisa terbuka dan tuntas penyelesaiannya jika 55 anggota DPRD NTT periode 2009-2014 wajib diambil keterangannya oleh KPK RI, termasuk yang paling penting adalah Ketua Banggar saat itu, minus yang sudah almarhum”, tandas Gabriel.

Jubir KPK RI yang terus dihubungi fajartimor melalui telepon genggamnya hingga berita ini diturunkan masi belum bisa tersambung.

Adapun nama-nama Anggota DPRD NTT periode 2009-2014 yang diduga kuat keciprat Dana Bansos tahun 2010 antara lain :
1. a. Partai Golongan Karya :
– Drs. Ibrahim Agustinus Medah
– Nixon P.Y.A. Messakh, SH
– Pdt. Samuel Victor Nitti, M.Th
b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :
– Nelson O. Matara, S.IP
c. Partai Demokrat :
– Marthen Kaseh, BE
d. Partai Gerakan Indonesia Raya :
– Drs. Liebert Samuel Foenay, MS
e. Partai Damai Sejahtera :
– Somie Anugrah Pandie, M.Div, MM
f. Partai Karya Perjuangan :
– Markus Imanuel Nubatonis, A.Md
g. Partai Karya Peduli Bangsa :
– Daud Saleh Ludji, S.Pd
h. Partai Hati Nurani Rakyat :
– Jimmi W.B. Sianto, SE
2. a. Partai Golongan Karya :
– Alfridus Bria Seran, ST
b. Partai Demokrat :
– Anselmus Tallo, SE
c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :
– Hironimus Tanesib Banafanu, S.IP
d. Partai Hati Nurani Rakyat :
– Ferry Kase, SH
e. Partai Gerakan Indonesia Raya :
– Armindo Soares Mariano
f. Partai Kebangkitan Bangsa :
– Drs. Antonius Timo
g. Partai Pelopor :
– Stanis Tefa Mathaus, SH
3. a. Partai Golongan Karya :
– Alexander Kase, S.Th
b. Partai Demokrat :
– Willem Nope, SH
c. Partai Gerakan Indonesia Raya :
– Drs. Herman Hendrik Banoet, MSi
d. Partai Damai Sejahtera :
– Alfred Baun
e. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :
– Ir. Emilia Juliana Nomleni
4. a. Partai Golongan Karya :
– Drs. Hendrik Rawambaku, M.Pd
– Drs. Hugo Rehi Kalembu
b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :
– Drs. John Umbu Deta
– Antonius Landi
c. Partai Demokrat :
– Dra. Rambu Asana Marisi
d. Partai Demokrasi Kebangsaan :
– Abraham Litinau
e. Partai Hati Nurani Rakyat :
– Robertus Li, SH
f. Partai Republika Nusantara :
– Drs. Agus NG. B. Dapadeda
5. a. Partai Golongan Karya :
– Emilianus Charles Lalung, SS
b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :
– Pata Vinsensius, SH
c. Partai Hati Nurani Rakyat :
– Drs. Stanislaus Ngawang, MM
d. Partai Demokrat :
– Servatius Lawang, SH, MM
e. Partai Amanat Nasional :
– Drs. G. Fransiskus Nahas
f. Partai Gerakan Indonesia Raya :
– Yohanes Halut, S.TP
g. Partai Penegak Demokrasi Indonesia :
– Drs. Tobias Wanus
h. Partai Pemuda Indonesia :
– Drs. Antonius Ugak, M.Si
i. Partai Karya Peduli Bangsa :
– Drs. Syukur Yosef
6. a. Partai Golongan Karya :
– Drs. Paulus Moa
– Drs. Paulinus Domi
b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :
– Drs. Blasin Kristoforus
– Kornelis Soi, SH
c. Partai Demokrat :
– Drs. Benyamin Mulla Wodon
d. Partai Gerakan Indonesia Raya :
– Drs. Kasintus Proklamasi Ebu Tho
e. Partai Hati Nurani Rakyat :
– Drs. Petrus Rego Sole
f. Partai Peduli Rakyat Nasional :
– Ir. Oswaldus, M.Si
g. Partai Karya Peduli Bangsa :
– Anggela Merci Piwung, SH
h. Partai Keadilan Sejahtera :
– H. Zainal Abidin Thayib, SE
7. a. Partai Golongan Karya :
– Drs. Jhon Thomas Blegur
b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :
– Viktor Mado Watun, SH
c. Partai Demokrat :
– Gabriel Suku Kotan, M.Si
d. Partai Damai Sejahtera :
– Trisna Liliyani Dano, SS
e. Partai Persatuan Pembangunan :
– Drs. Syahlan Kamahi, MM
f. Partai Gerakan Indonesia Raya :
– Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna.

(ft/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here