Home Ekbis PT IMB Kupang Dituding “Rampok” Hak Tenaga Kerja

PT IMB Kupang Dituding “Rampok” Hak Tenaga Kerja

164
0
SHARE

Sebelas Maret – PT. Ice Maju Bersama (IMB) yang terletak di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur NTT dituding melakukan pelecehan dan diskriminatif terhadap hak –hak para tenaga kerja.

Tudingan itu disampaikan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) NTT, bahwa manajemen PT. Ice Maju Bersama (IMB), saat melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Prov NTT di Jln Frans Seda, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang

“Terkait pemecatan karyawan PT IMB secara sepihak sudah dilakun sejak Juni 2018 hingga awal 2019, maka PMII merasa terpanggil untuk memperjuangkan keadilan bagi para karyawan yang sudah jelas di “rampok” hak – haknya oleh PT IMB, “kata Ketua PMII, Hasnu Ibahim kepada wartawan, Rabu (26 Juni 2019).

Menurutnya PMII, ini demi memperjuangkan keadilan bagi para karyawan yang telah dipecat secara sepihak.”Kami akan tetap mengawal kasus ini dan tetap memperjuangkan keadilan terhadap hak – hak para karyawan.”Tegas Hasnu

Pihak manajemen PT IMB secara tidak prosedural telah mengangkangi amanat UU ketenaga kerjaan No. 13 Tahun 2003, dengan melakukan PHK secara sepihak. Termasuk mengangkangi nota kesepakatan kerja dan surat pengangkatan sebagai karyawan.

Sesuai hasil laporan korban PHK di Sekertariat PMII Kupang pada tanggal 22 Juni 2019, proses pemecatan hingga saat ini belum memiliki suatu alasan yang kuat dari pihak perusahaan, Olehnya perlu dilakukan gerakan aksi demo. “Saya tegaskan, PMII akan mengambil sikap memperjuangkan keadilan bagi para karyawan yang telah dilecehkan hak – haknya oleh PT IMB.

Tindakan sepihak dan menabrak aturan perundang – undangan sesuai pasal 78 ayat 2 yang berbunyi, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagai mana yang di maksud pada ayat ( 1 ), wajib membayar upah kerja lembur.

Pihak perusahan telah melakaukan PHK terhadap para pekerja ( Korban ) sebanyak 11 orang tanpa di dasari dengan suatu alasan yang di lakukan oleh para karyawan itu. Akibatnya korban melaporkan persoalan ini ke Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Dari laporan tersebut tidak ada kejelasan sampai saat ini. Coba bayangkan para karyawan sudah menjalankan kewajiban sehingga mereka meminta hak/upah kerja mereka.

Salah satu dari 11 karyawan korban upahnya sudah mencapai Rp 75.000.000,00. Sadisnya setelah pemecatan pihak perusahaan hanya memberi uang pesangon senilai Rp. 1.000.000 perorang. Namun pihak korban tidak mau menerima uang tersebut karena tidak sesuai dengan gaji/upah kerja mereka.

Berdasarkan amanat UU No. 13 tahun 2003, maka kassus pemecatan yang di lakukan oleh PT. IMB terhadap 11 korban ini adalah salah satu bentuk pelecehan dan diskrimininatif kepada tenaga kerja.

PIHAK DISNAKER DIANGGAP GAGAL

Olehnya kami melihat di satu sisi bahwa yang bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan persoalan ini adalah pihak Disnaker, akan tetapi kami berpandangan bahwa Disnaker telah gagal dalam menyelesaikan persoalan ini, yakni :

1. Pihak Disnaker NTT bekerja di bawah kendali dan perintah PT. IMB dan bukan bekerja di bawah kendali dan perintah UU ketenagakerjaan Republik Indonesia

2. Pihak Disnaker di anggap gagal dalam menjalankan amanat UU ketenagakerjaan Republik Indonesia atas hak dan kewajiban karyawan di provinsi NTT

3. PMII menduga sangat kuat selamat tahap mediasi (1-4) Disnaker Provinsi NTT diduga telah menerima suap dari pihak PT IMB

4. Jika pandangan PMII di nilai lemah dan salah atas kepatuhan hukum maka PMII, korban PHK dan Disnaker Provinsi NTT berkomitmen secara bersama guna memanggil pihak PT IBM demi keadilan bagi hak para korban PHK.

(tim/mar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here