Home Ekbis Tidak Penuhi Putusan Pengadilan, PT PLN Persero NTT ‘Terancam di Sita Eksekusi’

Tidak Penuhi Putusan Pengadilan, PT PLN Persero NTT ‘Terancam di Sita Eksekusi’

410
0
SHARE

Kupang – PT PLN (Persero) Wilaya Nusa Tenggara Timur (NTT) beralamat di Jln Piet Tallo No. 10, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, ‘terancam di sita eksekusi’.

Kepada media ini, Lesly Anderson Lay, SH selaku kuasa hukum dari Dorkas Marunduri- Djami, SH selaku pemohon eksekusi menyatakan “Kami telah memasukan surat permohonan sita eksekusi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang tadi untuk diperoses sesuai ketentuan hukum yang berlaku” kata Lesly Anderson Lay, SH kepada wartawan pada Kamis, (8 Agustus 2019) sekitar pukul 15.00 wita.

Menurut Lesly, dalam surat permohonan sita eksekusi tersebut pada pokoknya kita mengajukan pemohon sita eksekusi terhadap aset PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) Pusat, PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Wilayah NTT dan PT Perusahaan Listrik Negara Persero PLN Area Kupang sebagai para termohon eksekusi dalam hal ini Gedung Kantor PT Perusahaan Listrik Negarq Persero PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur NTT yang terletak di Jl Piet Tallo No. 101 Kupang Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Adapun alasan permohonan eksekusi tersebut karena para termohon eksekusi dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mengikuti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 190/Pdt. G/201R/PN. KUPANG, Tanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Mahkama Agung RI Nomor: 1145 K/Pdt/2018, tanggal 02 Agustus 2016 Jo. Putusan Mahkamq Agung RI Nomor: 370 PK/Pdt/2017, tanggql 16 Juli 2018 tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela walaupun telah dilakukan anmaning atau tergugat sesuai berita acara anmaning ke III tanggal 25 september 2017, “Jelas Lesly

Diberitakan Sebelumnya Gugatan Dorkas Marunduri Djami di Pengadilan Negeri Kupang tehadap PT. PLN Persero (PLN) Pusat, PT. PLN Persero Wilayah II NTT dan PT. PLN Persero Area Kupang akhirnya menyelesaikan titik terang.

Kuasa hukum penggugat, Lesly Anderson Lay, SH mengatakan, perkara sudah diputuskan oleh PT Kupang Nomor: 153 / jo jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1145 K / Pdt / 2016 jo dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 370 PK / Pdt / 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, “kata Lesly Anderson Lay Saat di Konfirmasi Sebelas Maret.com , kamis (30 Mei 2019 ).

Untuk melaksanakan putusan tersebut, ketua Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan anmaning pada tanggal 07 Juni 2017 hingga anmaning ke-III pada 25 September 2017 sesuai berita acara eksekusi Nomor 190 / Pdt.G / 2014 / PN.Kpg.

Berita acara eksekusi telah dikeluarkan oleh ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Kupang dan juga Irfan Sarwedy Panjaitan selaku manajer PT. PLN Persero Wilayah II NTT dan Yonathan C. Richie Mosey selaku Manajer PT. PLN Persero Area Kupang.

Ia menjelaskan, selaku termohon eksekusi dalam sidang anmaning III pada 25 September 2017, termohon eksekusi telah memberikan teguran agar para termohon eksekusi memenuhi / melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan sukarela selama hari kerja sesuai dengan permintaan yang dikeluarkan.

“Saat mengeluarkan surat peneguran, para termohon dieksekusi / para tergugat meminta penangguhan eksekusi dengan alasan mereka masih menempuh upaya hukum peninjauan kembali,” jelas Lesly.

“Meski ada upaya hukum Peninjauan Kembali oleh para tergugat atau Termohon Eksekusi, namun secara normatif, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan eksekusi,” tambah Lesly.

Lesly mengatakan, peninjauan kembali termohon dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor: 370 / PK / Pdt / 2018 tanggal 16 Juli 2018 telah ditolak. Dengan demikian, lanjut dia, maka termohon eksekusi dalam hal ini PT. PLN Persero Wilayah II NTT dan PT. PLN Persero Area Kupang wajib melaksanakan isi putusan.

Ia menjelaskan, amar putusan menyatakan, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah melakukan tindakan melawan hukum dan menghukum para tergugat untuk tiga tiang listrik dan jaringannya serta menghukum tergugat oleh renteng dibayar sewaan material seharga Rp. 500.000.000, – (lima ratus juta rupiah) untuk penggugat secra tunai dan seketika.

“Prinsipnya, eksekusi telah diminta oleh klien saya sejak tanggal 2 Oktober 2018, kemudian atas permintaan ketua pengadilan negeri Kupang, saya selaku meminta hukum telah meminta juga untuk meminta eksekusi pada tanggal 15 Januari 2019,” katanya.

Ia menambahkan, jika ada PLN selaku tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela maka, ia akan ajukan permohonan sita eksekusi atas aset PT. PLN Persero Wilayah II NTT dan PT. PLN Persero Area Kupang selaku termohon eksekusi sesuai hukum acara.

Dalam hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung (Rakernas MA) 2010 telah memberikan petunjuk kepada para hakim dalam melakukan sita Pengacara atau sita pelaksanaan terhadap harta BUMN atau BUMD. Rakernas MA menyimpulkan bahwa, harta kekayaan BUMN atau BUMD dapat disita oleh pengadilan. Keuangan negara yang termasuk inbreng (penyertaan modal) dalam BUMN atau BUMD persero dapat disita,”tegas Lesly Lay

(Rju /trs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here