Home Hukrim Tumpang Tindih Penerbitan Sertifikat Hak Milik, Kantor BPN Kabupaten Malaka Digugat

Tumpang Tindih Penerbitan Sertifikat Hak Milik, Kantor BPN Kabupaten Malaka Digugat

364
0
SHARE

Kupang – Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur NTT di Gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) No. 627 Tahun 2008 dengan luas tanah 6.345 M2 atas nama Andreas Leki

“Gugatan tersebut telah terdaftar dibawah register nomor : 83/G/2019/PTUN-KPG, pada tanggal 9 Agustus 2019 kemarin,”Kata Tim Kuasa Hukumnya Lesly Anderson Lay, SH, Arnold Johni Felipus, Sjah, SH.Mhum, Tommy M.D Jacob dan Yusak Robo, yang Ditemui di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (PTUN Kupang) senin 12 Agustus 2019.

Penggugat mengetahuiSHM No. 627 Tahun 2008 dengan luas tanah 6.345 M2 atas nama Andreas Leki ketika melaporkan dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman padi yang dilakukan oleh Andreas Leki bersama berapa orang lainnya pada Kepolisian Sektor Malaka Barat (Polsek Malaka Barat)

Sebagai kuasa hukum Penggugat atas nama Yufina Wanyi Doko warga Rt.007/Rw.004 Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka mengatakan gugatan diajukan karena Kantor BPN Kabupaten Malaka telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tumpang tindih atas bidang tanah yang sama itu artinya atas obyek bidang tanah yang sama terdapat dua surat ukur yang berbeda atau saling bertentangan satu dengan yang lain dan kemudian diterbitkan SHM No. 627 Tahun 2008 dengan luas tanah 6.345 M2 atas nama Andreas Leki padahal bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat yang juga sudah didaftarkan dan memiliki surat ukur

Lesly mengatakan “hal ini tidak logis karena atas obyek bidang tanah yang sama Kantor Badan Pertanahan Kab Malaka atau tergugat menerbitkan dua surat ukur atas subyek pemegang hak yang berbeda. sesuai aturan, pendaftaran tanah ini tidak dibenarkan” . Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Penerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena mengandung cacat data fisik dan yuridis sehingga beralasan menurut hukum untuk dibatalkan

“setiap perbuatan atau tindakan pejabat administrasi Negara tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kita mengajukan gugatan untuk menguji keabsahan sertifikat tersebut dan meminta pembatalannya,” ungkap Lesly Lay.

(*raju*/ayu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here